Delikcom.com, Ketapang – Wakil Bupati (Wabup) Ketapang H. Farhan, SE., M.Si, membuka kegiatan Rembuk Stunting Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Ketapang, Kamis (21/3/2024) di Hotel Borneo Ketapang.
Kegiatan Rembuk Stunting ini dihadiri 130 peserta dari unsur perangkat daerah, organisasi wanita, perusahaan, puskesmas dan para kepala desa yang masuk kedalam daerah lokus stunting.
Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa stunting merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan karena dampaknya yang jangka panjang. Untuk itu, penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai aspek seperti kesehatan, keluarga dan perilaku.
“Tantangan ini harus kita tangani secara baik, terukur, terarah dan akuntabel, melalui kerja nyata, kerja tuntas, kerja cerdas dan kerja berkualitas. Dengan membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi semua pihak, baik dari masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi serta pihak-pihak lainnya, agar kita tetap bisa membangun generasi yang unggul berdaya saing dan berkualitas,” tegasnya.
Wabup juga menyampaikan data prevalensi stunting di Kabupaten Ketapang yang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Saat ini data prevalensi Kabupaten Ketapang di tahun 2022, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah sebesar 22,3% turun 1,3% dari tahun 2021 (23,6%),” terangnya.
Sementara itu berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) prevalensi stunting kabupaten ketapang tahun 2021 16,52%, tahun 2022 19,7% dan tahun 2023 19,04%.
“Target nasional sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 14% ,di Kabupaten Ketapang sendiri target prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14% dan tahun 2025 sebesar 13%,” jelas Wabup.
Wabup menerangkan, intervensi program dan kegiatan penurunan angka stunting harus tetap dijalankan secara berkelanjutan sampai kepada kelompok keluarga. Penanganan stunting memerlukan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah sebagai penggerak program, pemangku kepentingan yang lain seperti perusahaan, organisasi masyarakat, media massa dan perguruan tinggi di tingkat lokal juga secara bersinergi bergerak.
“Pada hari ini, seluruh stakeholder kita hadirkan dengan tujuan agar kita dapat menyamakan persepsi, membuat rencana kerja serta rencana aksi yang lebih tepat dan terukur dalam upaya penurunan angka stunting di kabupaten ketapang sesuai dengan target yang telah ditentukan,” ujarnya.
Wabup menegaskan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Ketapang untuk menyusun program dan strategi pendampingan kecamatan dan desa yang prevalensi stuntingnya tinggi. Sinergi antar program dan antar pemangku kepentingan harus sejalan dan terpadu agar fokus intervensinya menjadi kuat. Terkhusus untuk 14 desa lokus stunting 2024 dan 17 desa lokus tahun 2025.
“Terakhir, saya ingatkan juga terkait keakuratan dan keterpaduan data dalam sistem pelaporan. Hal ini penting, agar tidak ada kekeliruan dalam analisis data dan permasalahan sebagai dasar perencanaan intervensi. Sebab dengan data yang akurat, kita dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” tutup Wabup.
Di Akhir kegiatan, Wabup, jajaran Forkopimda beserta stakeholder terkait menandatangani Komitmen Bersama Rembuk Stunting Kabupaten Ketapang Tahun 2024 dengan tema “Satukan Langkah Akhiri Stunting, Kita Wujudkan Anak Ketapang yang Sehat dan Unggul”.
(Wan)
